JOGJA, iseijogja.org – Komisi II DPRD Kabupaten Kulon Progro telah menyelenggarakan workshop “Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Gedung DPRD Kabupaten Kulon Progo yang berlokasi di Wates (Kamis, 21/05/26). Narasumber workshop adalah Dr. Y. Sri Susilo, SE., M.Si., CIPE (Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan FBE UAJY) dan selaku moderator Raden Sunarwan, SE (Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kulon Progo). Workshop tersebut dihadiri oleh 6 anggota Komisi II tersebut, yaitu: (1) Puspita Apriani, S.Kep., (2) Rian Nur Fajar, (3) Titik Wijayanti, S.E., (4) Nasib Wardoyo, S.Pd., (5) Upiya Al Hasan, dan (6) H. Yuliyantoro, S.E.
Untuk diketahui, Komisi II DPRD Kabupaten Kulon Progo membidangi sektor perekonomian dan keuangan, dengan fokus pada pendapatan daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perindustrian, perdagangan, koperasi, UMKM, pertanian, serta pariwisata. Berkaitan dengan ketugasan komisi tersebut maka dari workshop tersebut dapat dihasilkan rekomendasi strategi yang tepat untuk pengembangan UMKM di Kabupaten Kulon Progro.
“Sampai saat ini strategi pengembangan UMKM Kulon Progo berfokus pada upaya naik kelas”, ungkap Raden Sunarwan (Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam sambutan pembuka workshop. Menurut Sunarwan, upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi potensi lokal, digitalisasi, dan perluasan akses pasar. Program ini didorong oleh sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan pemanfaatan teknologi.
“Potensi utama UMKM di Kulon Progo adalah produk kuliner dan olahan pangan lokal serta kerajinan (handycraft) dan fesyen (fashion)”, jelas Susilo selaku narasumber. Menurut Susilo, potensi kuliner dan olahan pangan termaksud antara lain gula semut, kopi Menoreh. Cokelat dan makanan khas tradisional (geblek, tempe benguk, growol dan dawet sambal). Untuk kerajinan dan fesyen misalnya produk dari serat enceng gondok dan pandan serta batik dan lurik.
Dari hasil diskusi terungkap bahwa terdapat ekosistem dan fasilitas pendukung UMKM di Kabupaten Kulon Progo. Pertama, Program Bela Beli Kulon Progo yaitu gerakan daerah yang mewajibkan konsumsi produk lokal untuk perputaran ekonomi yang mandiri.
Kedua, Digitalisasi lewat SiBakul Jogja yaitu pemanfaatan platform digital SiBakul Jogja untuk memperluas jangkauan pasar, kemudahan logistik, dan manajemen usaha.
Ketiga, Fasilitas PLUT KUMKM yaitu Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kulon Progo yang aktif memberikan bimbingan teknis, pengurusan izin usaha, hingga kurasi produk.
Keempat, Akses Modal Halal yaitu tersedianya inovasi pembiayaan produktif berkelanjutan seperti Dana Abadi Modal Kerja UMKM.
Kelima, Kemitraan e-Commerce yaitu kolaborasi formal dengan lokapasar seperti Mbizmarket untuk menyerap produk UMKM ke dalam sistem pengadaan barang pemerintah.
Selanjutnya Susilo mengungkapkan setidaknya terdapat 5 tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Kabupaten Kulon Progo. Pertama, Krisis Regenerasi yaitu banyak sentra kerajinan dan produksi didominasi oleh pelaku usaha berusia lanjut sehingga sulit beradaptasi dengan teknologi dan peralatan produksi modern.
Kedua, Keterbatasan Literasi Digital Dimana pelaku usaha, terutama di wilayah pelosok atau kelompok usia di atas 50 tahun, masih kesulitan memanfaatkan media sosial dan pemasaran online secara optimal.
Ketiga, Kendala Perizinan dan Kemasan. Banyak pelaku usaha belum memiliki perizinan lengkap dan kemasan produk yang kurang menarik, sehingga produk mereka sulit lolos kurasi untuk masuk ke jaringan ritel modern seperti Toko Milik Rakyat (ToMiRa).
Keempat, Akses Permodalan. Sama seperti wilayah lainnya, modal usaha menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kapasitas produksi dan inovasi produk.
Kelima, Tata Kelola Pemasaran Ritel Lokal:. Terdapat evaluasi terkait tata kelola dan fasilitas pembayaran pada program kemitraan seperti ToMiRa, di mana pemenuhan standar produk lokal menuntut pendampingan yang lebih intensif dari pemerintah dan universitas.
Berikut catatan dari hasil workshop tersebut yang berkakitan dengan pendekatan strategis yang dilakukan untuk mengoptimalkan potensi UMKM di Kabupaten Kulon Progro. Pertama, Fasilitasi Legalitas dan Perizinan. Pemerintah daerah gencar memberikan pendampingan pengurusan legalitas seperti NIB, sertifikat Halal, dan Izin Edar agar produk UMKM dapat bersaing di pasar modern dan premium.
Kedua, Integrasi Pasar Digital dan Fisik. Mengoptimalkan pemasaran daring (online) melalui platform SiBakul Jogja serta pemasaran luring (offline) melalui toko ritel modern lokal yang dikenal dengan nama TOMIRA (Toko Milik Rakyat).
Ketiga. Pemanfaatan Peluang Bandara YIA. Membuka akses yang lebih luas bagi produk khas Kulon Progo agar dapat dipasarkan secara langsung kepada wisatawan di area Yogyakarta International Airport (YIA).
Keempat, Pelatihan dan Peningkatan SDM. Pelaku usaha diberikan pembinaan rutin, mulai dari manajemen keuangan, inovasi kemasan, hingga pelatihan digitalisasi untuk memperluas jangkauan target pasar.
Kelima, Akses Permodalan yaitu memfasilitasi kemudahan akses ke permodalan dan bantuan teknis guna mendukung kapasitas produksi UMKM.
Dari forum workshop tersebut juga disepakati bawa pengembangan UMKM di Kabupaten Kulon Progro harus didorong dari sisi permintaan dan penawawan. Dari sisi permintaan, upaya pemasaran produk UMKM agar bisa “go lokal” lebih dikenal oleh masyarakat wilayah DIY dan Jawa Tengah. Dalam tahap selanjutnya dapat didorong untuk “go nasional” seperti produk kopi dan cokelat Menoreh.
Dari sisi penawaran, kualitas produk UMKM harus mengikuti standar yang ditentukam pasar sehingga mampu bersaing di pasar yang di sasar. “Potensi perguruan tinggi harus dimanfaatkan secara optimal untuk membantu dan mendorong kemajuan UMKM di Kabupaten Kulon Progo untuk naik kelas”, harap Susilo (Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta) dalam rilisnya kepada media.
