JOGJA, iseijogja.org – Pemda DIY telah menetapkan 7 (tujuh) prioritas pengendalian inflasi pada Semester II Tahun 2026. Langkah dengan 7 prioritas tersebut disiapkan untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga.
Ketujuh prioritas tersebut adalah: (1) penguatan poduksi pangan, (2) intensifikasi Sekolah Lapang Iklim, (3) distribusi pangan berprinsip 3 Tepat (3T), (4) penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), (5) pemetaan kebutuhan konsumsi, (6) penguatan cadangan pangan, dan (7) optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah prioritas pengendalin inflasi tersebut disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-DIY di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta (Kamis, 23/07/26).
Gubernur DIY meminta seluruh TPID memusatkan perhatian pada tujuh langkah prioritas. Di sektor hulu, pemerintah diminta memperkuat produksi pangan melalui: (1) penyediaan alat dan mesin pertanian pascapanen, (2) rehabilitasi jaringan irigasi, (3) serta pompanisasi di sentra produksi strategis.
Intensifikasi Sekolah Lapang Iklim juga perlu dilakukan agar petani lebih siap menghadapi risiko kekeringan dan dampak El Niño. “Pengendalian inflasi tidak boleh dipahami sekadar sebagai upaya menjaga angka statistik. Di balik setiap kenaikan harga, terdapat beban rumah tangga, biaya produksi pelaku usaha, pendapatan petani, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujar Sri Sultan HB X.
Dari sisi hilir, Gubernur DIY menekankan pentingnya memperkuat distribusi pangan strategis dengan prinsip 3 Tepat (3T), yakni: (1) tepat lokasi, (2) tepat waktu, dan (3) tepat sasaran. “Penting untuk memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) berdasarkan pemetaan wilayah surplus dan defisit komoditas agar pasokan tetap terjaga dan disparitas harga dapat ditekan”, harap Sri Sultan HB X.
Selanjutnya Gubernur DIY juga meminta pemerintah memetakan kebutuhan konsumsi masyarakat dan wisatawan pada periode dengan permintaan tinggi. Selain itu perlu memperkuat cadangan pangan bersama Perum BULOG, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung subsidi, distribusi, peningkatan produksi, dan perlindungan daya beli masyarakat.
Sri Darmadi Sudibyo (Kepala Perwakilan BI DIY) menjelaskan, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi DIY pada Juni 2026 tercatat sebesar 2,91 persen (year on year). Ini berarti meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, namun masih berada dalam rentang sasaran inflasi dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 3,34 persen. “Kami memprakirakan inflasi DIY sepanjang tahun 2026 tetap terjaga dalam rentang sasaran nasional 2,5±1 persen, dengan prasyarat utama terjaganya kecukupan pasokan bahan pangan pokok strategis”, ungkap Sudibyo.
Dalam presentasinya, Sudibyo menyoroti tiga tantangan utama yang perlu diantisipasi dalam pengendalian inflasi di semester II 2026. Pertama, dinamika cuaca dan potensi El Niño yang dapat menurunkan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan ternak. Kedua, rambatan kenaikan harga energi global terhadap harga BBM nonsubsidi yang berpotensi berdampak pada produk turunan minyak serta komoditas pangan. Ketiga, meningkatnya kunjungan wisatawan yang dapat memicu lonjakan permintaan konsumsi dan berdampak pada inflasi musiman.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Sudibyo merekomendasikan tiga langkah utama. Pertama, memperkuat mitigasi rambatan kenaikan harga energi melalui fasilitasi distribusi pangan dan pasar murah berdasarkan prinsip tiga tepat, memastikan ketersediaan kuota BBM bersubsidi untuk kegiatan pertanian, serta mendorong konversi bahan bakar pertanian menuju listrik atau tenaga surya.
Kedua, memperkuat antisipasi risiko El Niño melalui pemetaan wilayah terdampak, pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim bagi petani, sinergi modifikasi cuaca bersama BMKG, pengembangan benih unggul, dan penguatan kemandirian pangan rumah tangga.
Ketiga, meningkatkan akurasi perencanaan kebutuhan pangan melalui pemanfaatan data geoportal dan mobilitas masyarakat dalam penyusunan neraca pangan, sehingga dapat menjadi dasar pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah yang efektif.
High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-DIY dimoderatori oleh Ni Made Dwipanti Indrayanti (Sekda DIY). Hadir juga seluruh anggota TPID DIY serta Forkompida DIY, Bupati dan Walikota se-DIY, serta pemangku kepentingan antara lain Bank BPD DIY, KADIN DIY dan ISEI DIY.
“Inflasi di daerah termasuk DIY lebih dominan disebabkan oleh sisi pasokan atau penawaran, sehingga sisi pasokan barang harus dijaga baik distribusi dan jumlahnya”, jelas Y. Sri Susilo yang hadir mewakili ISEI DIY dan KADIN DIY. Menurut Susilo, strategi 4K dijalankan oleh TPID DIY melalui penguatan (1) keterjangkauan harga, (2) ketersediaan pasokan, (3) kelancaran distribusi, dan (4) komunikasi yang efektif sudah tepat. “Juga distribusi barang atau pangan yang berprinsip 3 Tepat yaitu tepat lokasi, tepat waktu, dan tepat sasaran seperti yang disampaikan Gubernur DIY maka pasokan akan lancar dan harga terkendali”, demikian jelas Susilo dalam rilisnya kepada media.
