JOGJA, iseijogja.org – Presiden Prabowo Subianto menyatakan “orang rakyat di desa enggak pake dolar kok”. Pernyataan tersebut disampaikan pada saat memberikan sambutan dalam acara peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur (Sabtu, 16/05/2026). Pernyataan Prabowo tersebut menjadi headline atau viral di banyak media, termasuk media online dan sosial media.
Penulis memahami pernyataan tersebut muncul dalam konteks Presiden Prabowo tetap optimis terhadap kondisi saat ini, termasuk nilai tukar Rupiah yang telah menembus di atas Rp 17.000,00 per dolar AS. Presiden Prabowo juga juga memastikan bahwa kondisi fundamental Indonesia termasuk kuat, meskipun pelemahan mata uang rupiah jelas berdampak pada kalangan yang bertransaksi menggunakan dolar. Selanjutnya Presiden Prabowo juga menyatakan kondisi perekonomian Indonesia masih aman, baik dari sisi pangan hingga energi, meskipun banyak negara lain yang panik.
Sikap optimistis memang harus dibangkitkan oleh Pemerintah (otoritas fiskal) dan Bank Indonesia (otoritas moneter), agar pelaku ekonomi/bisnis serta masyarakat tidak panik menghadapi merosotnya nilai tukar Rupiah saat ini. Di sisi lain, pemerintah juga harus memberikan informasi yang transparan terhadap kondisi fundamental ekonomi saat ini agar pelaku ekonomi/bisnis dan masyarakat mendukung sikap optimis tersebut.
Menurut penulis pernyataan Presiden Prabowo “orang rakyat di desa enggak pake dolar kok” kurang pas atau tidak tepat, mengapa? Masyarakat desa dan bahkan mayoritas masyarakat Indonesia saat ini memang tidak menggunakan dolar AS untuk kebutuhan transaksi sehari-hari. Namun perlu diingat rakyat desa atau masyarakat luas pasti akan berdampak dengan merosot nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.
Seperti diketahui, masyarakat desa dan masyarakat pada umumnya mengonsumsi produk-produk yang bahan bakunya sebagian masih diimpor, seperti misalnya kedelai (bahan tahu dan tempe), jagung (bahan baku pakan ternak), produk kimia (bahan baku deterjen, sabun mandi, pasta gigi dan obat-obatan). Jika nilai tukar Rupiah merosot maka harga bahan baku tersebut dalam Rupiah juga meningkat, Dampak selanjutnya maka harga tahu dan tempe, daging, telur, obat dan kebutuhan sehar-hari yang berbahan baku impor juga naik. Kenaikan harga tersebut akan menjadi beban masyarakat desa dan masyakat pada umumnya.
Pernyataan “orang rakyat di desa enggak pake dolar kok” tersebut dapat menjadi “kontra produktif” bagi upaya keras Bank Indonesia (BI) untuk menahan laju merosotnya nilai tukar Rupiah. Seperti diketahui, BI saat ini telah melakukan “7 Jurus/Langkah” untuk menguatkan nilai tukar Rupiah. Ke-7 jurus/Langkah tersebut adalah sebagi berikut. (1) intervensi besar-besaran di pasar valas, (2) menarik modal asing lewat SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia), dan (3) membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Selanjutnya adalah: (4) menjaga likuiditas tetap longgar, (5) memperketat pembelian dolar AS, (6) memperbesar intervensi offshore NDF (Non-Deliverable Forward), dan (7) memperketat pengawasan pembelian dolar. BI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memperketat pengawasan terhadap aktivitas pembelian dolar AS.
Ke-7 langkah yang dilakukan BI dapat menjadi kurang efektif karena pernyataan Presiden Prabowo “orang rakyat di desa enggak pake dolar kok” tersebut. Dalam ini dimungkinkan muncul “sentimen pasar” akibat pelaku ekonomi/bisnis atau investor yang merasa kurang/tidak nyaman terhadap pernyataan tersebut. Dengan kata lain pernyataan tersebut dianggap dianggap tidak “pro pasar”.
Penulis yakin, upaya BI (otoritas moneter) untuk menguatkan nilai tukar Rupiah akan berhasil jika didukung dengan sinergi kebijakan pemerintah (otoritas fiskal). Dari sisi domestik, kebijakan pemerintah yang “pro pasar” dan “pro investasi” menjadi salah satu faktor signifikan untuk mendukung efektivitas penerapan “7 Jurus/Langkah” yang dilakukan oleh BI. Tentu yang lebih penting, dari sisi eksternal perang AS vs Iran (konflik Timur Tengah) diharapkan segera berakhir karena dari sanalah sumber pokok terjadinya pelemahan nilai tujar Rupiah saat ini.
