JOGJA, iseijogja.org – Komunitas ”Palapa Wijaya” bersama ISEI Cabang Yogyakarta dan Kadin DIY menggelar diskusi terbatas bertajuk ”Isu Terkini Perusahaan Bus Pariwisata DIY” di RM Ingkung Grobog, Selasa (24/02/26).
Pertemuan yang dihadiri tokoh lintas organisasi seperti V Hantoro (Ketua Palapa Wijaya), Y Sri Susilo (Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta), Rudy Badrudin (Wakil Ketua ISEI Cabang Yogyakarta). Dari Kadin DIY hadir Tim Apriyanto (WKU Bidang Orgnisasi dan Keanggotaan) dan Arif Effendi (WKU Bidang Pariwisata dan Olahraga). Selaku moderator diskusi Ronny Sugiantoro salah datu jurnalis senior di DIY.
Komunitas Palapa Wijaya merupakan wadah bagi perusahaan angkutan pariwisata di lima kabupaten/kota di DIY, yang mengoperasikan armada bus besar, medium, hingga jenis Hiace dan Elf.
Keberadaan mereka menjadi tulang punggung mobilitas wisatawan, namun kini operasional mereka terancam oleh kebijakan eksternal dan dinamika persaingan pasar yang dianggap tidak sehat.
Pukulan Telak Ekosistem Pariwisata
Permasalahan utama bermula dari kebijakan larangan atau pembatasan study tour siswa sekolah menengah ke luar kota yang diberlakukan di sejumlah daerah, seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah. Kebijakan tersebut bertujuan meringankan beban orang tua siswa serta meminimalisir risiko kecelakaan lalu lintas bagi sekolah negeri.
Hantoro menjelaskan kebijakan tersebut memberikan pukulan telak bagi ekosistem pariwisata. Larangan study tour mengakibatkan penurunan drastis pada omzet industri transportasi.
”Juga pelaku UMKM oleh-oleh, sektor perhotelan, kuliner, hingga destinasi wisata yang selama ini bergantung pada kunjungan rombongan pelajar,” ujarnya.
Diskusi mengungkap adanya dugaan praktik predatory pricing yang dilakukan oleh pelaku angkutan dari Jawa Tengah di wilayah DIY. Para pelaku usaha luar daerah tersebut menawarkan harga sewa yang jauh di bawah standar rasional, meskipun mereka harus menanggung biaya tambahan (empty running) dari kota asal menuju titik jemput di Yogyakarta.
Bersaing secara Sehat
Fenomena tersebut merusak struktur harga pasar karena DIY sendiri tidak menerapkan larangan study tour seperti provinsi tetangga. Akibatnya, pelaku usaha lokal yang telah menetapkan harga kompetitif sesuai biaya operasional menjadi kalah bersaing karena adanya strategi harga yang diduga sengaja dilakukan untuk mematikan kompetisi.
Merespons kondisi yang ada, Palapa Wijaya bersama ISEI dan Kadin menegaskan kesiapan untuk bersaing secara sehat namun menolak keras praktik harga predator. Mereka berencana menyuarakan isu ini kepada Pemda DIY, KPPU, hingga Organda guna meminta dukungan perlindungan usaha agar iklim persaingan kembali normal dan tidak merugikan pengusaha lokal.
Di sisi lain, pengusaha mengapresiasi langkah Bupati Bantul yang mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk memprioritaskan angkutan pariwisata lokal dalam kegiatan sekolah.
Hantoro menekankan bahwa pelaku usaha DIY berkomitmen penuh pada kewajiban pajak dan perizinan, sehingga perlindungan terhadap mereka sangat krusial bagi keberlanjutan ekonomi daerah.
