JOGJA, iseijogja.org – Rapat Koordinasi Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah DIY (Rakorda TPID DIY) telah diselenggarakan di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta (Kamis, 17/10/24). Rakorda tersebut mengangkat tema “Efektivitas Kebijakan Inflasi untuk Mendukung Stabilitas Harga dan Pasokan”. Hadir dalam rakorda tersebut antara lain Benny Suharsono (Sekda DIY). Ibrahim (Kepala KPwBI DIY), Andriansyah (Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal, Kemenko Perekonomian RI), Tri Saktiyana (Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY), Yuna Pancawati (Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY), Y. Sri Susilo (Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta), dan Tim Apriyanto (Pengurus KADIN DIY).
Tekanan inflasi di DIY pada tahun 2023 cukup signifikan. Penyebabnya adalah kenaikan harga pangan dan energi global karena terjadinya ketegangan geo-politik global. Pandemi yang berdampak terganggunya rantai pasok juga menjadi penyebab terjadinya inflasi di DIY. Selanjutnya pemulihan ekonomi yang mendorong permintaan barang dan jasa juga menjadi faktor penyebab. Berkaitan dengan kondisi tersebut Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan TPID melakukan strategi pengamanan produksi dan pengamanan efisiensi rantai pasok, sesuai arahan Presiden.
“Hingga akhir tahun 2024, inflasi DIY cukup terkendali”, jelas Gubernur DIY dalam sambutan yang disampaikan oleh Benny Suharsono (Sekda DIY). Menurut Gubernur DIY, capaian tersebut merupakan hasil sinergi pengendalian inflasi di DIY yang semakin solid, didukung berbagai program yang semakin intensif dan terarah oleh seluruh komponen Tim TPID DIY dalam mengawal pengendalian inflasi DIY.
Untuk diketahui TPID DIY melakukan beberapa inisiatif dalam kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Komunikasi Efektif). Menurut Gubernur DIY, setidaknya terdapat 6 inisiatif yaitu:
Pertama, penerapan Sistem Informasi Geospasial melalui geo-portal yang mampu menampilkan data pemanfaatan tanah Kalurahan untuk pertanian, jumlah Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Danais untuk Kalurahan, luas lahan, hingga nilai produksi yang dihasilkan.
Kedua, launching gerakan MRANTASI (Masyarakat lan Pedagang Tanggap Inflasi) dan Mrantasi Goes to School sebagai sosialiasi pentingnya pengendalian inflasi yang menyasar berbagai kalangan masyarakat baik dari pedagang pasar hingga guru dan pelajar.
Ketiga, Warung Mrantasi sebagai simbol kesadaran, kepatuhan dan sikap tanggap pedagang untuk tidak menjual komoditas Barang Kebutuhan Pokok diatas harga yang telah ditentukan. Selain mematuhi HET, pedagang juga wajib menjual barang-barang bersubsidi seperti Beras SPHP langsung kepada konsumen akhir dan para pedagang tidak menjual dengan cara di curah, dioplos dan perilaku lainnya. Warung Mrantasi merupakan aktualisasi dari Gerakan Mrantasi yang telah di-launching pada bulan Mei 2024 di Pasar Sentul. Di mana kehadiran warung Mrantasi tersebut, merupakan bentuk komitmen pedagang untuk bersinergi bersama pemerintah daerah dalam stabilisasi pasokan harga sehingga dapat mengendalikan inflasi di daerah.
Keempat, peningkatan produksi tanaman pangan dan ternak melalui penyediaan benih, pupuk, alat produksi, dan alat pascapanen. Peningkatan kualitas infrastruktur produksi dan distribusi, peningkatan kerja sistem irigasi, fasilitasi biaya distribusi dan berbagai program lain
Kelima, Pemda DIY melalui TPID DIY telah melakukan beberapa upaya seperti Operasi Pasar, Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP), dan Gerakan Pangan Murah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Bulog dan instansi lainnya untuk menjaga ketersediaan pasokan di masyarakat dengan harga yang terjangkau hingga menyentuh lokasi kemiskinan untuk menopang daya beli dan langkah pengentasan kemiskinan.
Keenam, optimalisasi Kios Segoro Amarto, ditujukan sebagai ‘price reference store’ tempat referensi harga’ di pasar untuk menjaga pasokan dari komoditas utama penyumbang inflasi di DIY.
Langkah-langkah atau inisiatif tersebut dilakukan TPID DIY untuk menjaga stabilitas inflasi di daerah. Inflasi yang stabil yang terkendali tentunya juga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian di DIY. Untuk itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak yang didukung dengan Inovasi sebagai upaya mewujudkan Stabilisasi Inflasi.
Hadir juga dalam Rakorda TPID DIY antara lain iajaran Forkopimda DIY, Kepala Kantor Wilayah Bulog DIY, Kepala Badan Pusat Statistik DIY dan Anggota TPID DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY. Hadir juga Pj. Walikota Yogyakarta, Pj. Bupati Sleman, Pj. Bupati Bantul, Pj. Bupati Gunungkidul dan Sekda Kulon Progo. Pejabat Walikota dan Bupati tersebut juga memberikan laporan terkait pengendalian inflasi di wilayahnya masing-masing.
