BALI, iseijogja.org – Hari ke-2 acara “BI Sapa Akademisi” diselenggarakan dalam bentuk focused group discussion (FGD) yang diikuti oleh 58 perwakilan akademisi dan peneliti dari berbagai wilayah di Indonesia (Jumat, 3/10/25). Materi FGD terkait dengan kebijakan terkini Bank Indonesia (BI), khususnya yang terkait dengan: (1) kebijakan ekonomi dan moneter, (2) kebijakan makroprudensial, serta (3) kebijakan sistem pembayaran. Event “BI Sapa Akademisi” diselenggarakan Departemen Komunikasi (Dkom) BI di The Stones Hotel, Kuta, Bali.
Narasumber dalam FGD tersebut adalah Harry Aginta (Deputi Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter), Woro Widyaningrum (Deputi Direktur Kebijakan Sistem Pembayaran), Henry Nosih Saturwa (Deputi Direktur Kantor Perwakilan BI Bali/KPwBI Bal), dan Sagita Rachmanira (Deputi Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial). Moderator FGD adalah Christopher Richie R., Adita Permatasari dan Herlambang Aditya Dewa ketiganya dari Dkom BI.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada peserta FGD yang hadir dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset”, ujar Anton Pitono (Direktur DKom BI) dalam sambutan pembukaan. Anton berharap forum ini menjadi momentum untuk menyamakan persepsi antara BI dengan para Akademisi dan Peneliti dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset.
“Akademisi dan Peneliti dapat membantu untuk memberikan diseminasi dan edukasi terkait dengan kebijakan BI baik melalui opini di media dan juga sosial media”, jelas Anton. Selanjutnya opini yang disampaikan diharapkan tetap kritis, obyektif, solutif dan yang lebih penting tetap memberikan dorongan agar tetap optimis untuk melihat kondisi perekonomian saat ini dan ke depan.
“Bauran kebijakan BI terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi derngan tetap menjaga stabilitas ekonomi”, tegas Harry Aginta. Berkaitan dengan hal tersebut maka kebijakan moneter ditempuh melalui penurunan suku bunga acuan (BI-Rate), stabilisasi nilai tuakr rupiah dan ekspansi likuiditas moneter. “BI Rate telah turun sebesar 125 bps sejak September 2024 menjadi 5,00% pada Agustus 2025 dan merupakan level terendah sejak tahun 2022”, ungkap Harry Aginta. Selanjutnya kebijakan moneter juga didukung dengan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kebijakan sistem pembayaran yang diterapkan pro growth”, tegas Woro Widyaningrum. Dalam arti kebijakan sistem pembayaran harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Woro, kebijakan tersebut dilakukan melalui: (1) perluasan akseptasi digital. (2) Penguatan struktur industri sistme pembayaran. (3) Menjaga stabilitas sistem pembayaran dan mitigasi risiko. Menurut Woro, berkaitan dengan perluasan akseptasi digital, BI fokus kepada penguatan implementasi kerjasama QRIS Antarnegara dan QRIS Tanpa Pindai (TAP). Kata kunci perluasan akseptasi tersebut adalah koordinasi, kolaborasi dan sinergi dengan beberapa negara mitra dan pemangku kepentingan lainnya.
“KPwBI Bali terus mendorong perluasan akseptasi digital QRIS”, jelas Henry Nosih Saturwa. Upaya perluasan akseptasi tersebut dilakukan dengan penerapan pembayaran dengan QRIS di sektor transportasi, perdagangan khusunya UMKM dan elektronifikasi pembayaran pemerintah daerah. KPwBI Bali juga menggelar rangkian kegiatan QRIS Jelajah Budaya Indonesia (QJI) Bali. Kegiatan menghadirkan sinergi antara gerakan digitalisasi sistem pembayaran dan kegiatan pelestarian budaya lokal.
“Perlunya langkah bersama untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar (market imperpection) pertumbuhan kredit untuk mendorong kredit, sektor riil dan pertumbuhan ekonomi”, harap Sagita Rachmanira. Hal tersebut dilakukan untuk: (1) mengatasi special rate deposito bamk dari deposan besar maupun perbankan. (2) Meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk mendorong konsumsi dan investasi di sektor riil. (3) Memperkuat optimisme prospek ke depan baik di dunia usaha dan perbankan.
“Diseminasi kebijakan terkini BI yang diselenggarakan oleh Dkom BI sungguh bermanfaat bagi akademisi dan peneliti”, ujar Y. Sri Susilo (Dosen FBE UAJY). Menurut Susilo, melalui FGD Sapa Akademisi peserta memperoleh informasi kebijakan dan data terkini sebagai bahan mengajar dan meneliti. Di samping itu, materi kebijakan ekonomi dan moneter, kebijakan makroprudensial maupun kebijakan sistem pembayaran dapat digunakan acuan untuk menulis opini di media.
